Telpon: (0370) 633095 Email: [email protected]

Profil

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini harus dapat atau mampu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang-bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sampai dengan saat ini pelayanan tersebut sudah cukup dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.


Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dirubah sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2008, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram terdiri dari: Unsur Pimpinan; Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat; Unsur Pelaksana yang terdiri dari Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang serta unsur kelompok Jabatan Fungsional.

University of Education and knowledge


Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram memiliki beberapa tujuan, antara lain:
1. Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dalam rangka keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi.
3. Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan aksesibilitas wilayah sebagai pengembangan jalan alternative untuk menunjang percepatan pergerakan ekonomi masyarakat dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat dan bersih.
5. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi.
6. Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib administrasi usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Sasaran

Dari rumusan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai antara lain:
1. Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir.
2. Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan permukiman/ perkotaan
3. Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya aksesibilitas jalan baru.
5. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas.
6. Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS)
7. Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik
8. Terwujudnya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas dengan lingkungan sehat dan aman.
9. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di lingkungan PAKUMIS.
11. Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi.
12. Terwujudnya penataan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.